PT KP PRESS SURABAYA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendorong pembentukan otoritas pengawas independen terhadap pelindungan data pribadi.
Elsam mengungkapkan, bila berbicara hukum pelindungan data pribadi, salah satu kepingan yang penting bekerja Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah keberadaan independent supervisory authority atau otoritas independen pelindungan data pribadi.
Menyangkut otoritas independen pelindungan data pribadi ini merupakan lembaga yang berfungsi memastikan pelindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data, baik individu atau badan privat maupun lembaga publik terhadap hukum pelindungan data.
"Kenapa dia harus independen? karena memang hukum data pribadi secara ikthiar berlaku mengikat bagi sektor publik, dalam hal ini badan-badan pemerintah dan juga sektor privat, sehingga memastikan pelindungan yang memadai kepada subjek data. Bagi pemilik data pribadi, otoritas ini harus dibentuk sebagai sebuah lembaga publik yang independen terbebas dari kekuasaan politik, kontrol pemerintah, atau dari sektor swasta," tutur Deputi Direktur Elsam Wahyudi Djafar dalam webinar "Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi", Senin (10/8/2020).
Wahyudi lantas mencontohkan model lembaga pengawasan tersebut serupa dengan Ombudsman, Komisi Informasi, Komnas HAM, hingga Otiritas Jasa Keuangan.
"Tetapi, sebagai catatan adalah otoritas pelindungan data tidak hanya berfungsi sebagai ombudsman, auditor, konsultan, pendidik penasihat kebijakan dan negosiator. Tapi juga, menegakkan hukum di Indonesia ketika aktor swasta atau publik melanggar RUU Pelindungan Data Pribadi," jelasnya. PT KP PRESS
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar